Standar Akademik Politeknik Kaltara
Standar pendidikan vokasi yang tersusun dalam sembilan kelompok dan tujuh komponen mutu pada setiap kelompok.
A
Kompetensi Lulusan
Referensi Standar
Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 6-10:
Pasal 6 Ayat (1): Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
Pasal 6 Ayat (2): Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
Pasal 6 Ayat (3): Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
Pasal 7: Capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi yang meliputi:
a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
Pasal 8 Ayat (1): Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
a. Pemangku kepentingan; dan/atau
b. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
Pasal 8 Ayat (2): Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:
a. Visi dan misi perguruan tinggi;
b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
e. Ranah keilmuan program studi;
f. Kompetensi utama lulusan program studi; dan
g. Kurikulum program studi sejenis.
Pasal 9: Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan sesuai jenjang pendidikan, misalnya untuk program diploma tiga, minimal:
1. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
2. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
3. Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.
SN Dikti Pasal Terkait:
Pasal 3 ayat (1): Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Pasal 4 ayat (1): Perguruan tinggi wajib menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Indikator Akreditasi:
Kriteria 1 BAN-PT: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, serta Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
Indikator Renstra Politeknik Kaltara:
Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam teknologi ramah lingkungan dan berdaya saing global.
Indikator Kewajiban Institusi
Penetapan Capaian Pembelajaran:
Menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan KKNI level 5 untuk Diploma III dan level 6 untuk Sarjana Terapan.
Melibatkan Pemangku Kepentingan:
Menyusun capaian pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
Integrasi Teknologi Ramah Lingkungan dan Nilai Pancasila:
Mengintegrasikan keterampilan teknologi ramah lingkungan dan nilai-nilai Pancasila dalam capaian pembelajaran.
Pengembangan Soft Skills dan Sikap:
Meningkatkan kemampuan soft skills lulusan, termasuk komunikasi, kerja tim, etika profesional, serta membentuk sikap yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter.
Sertifikasi Kompetensi:
Memastikan lulusan memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang keahliannya.
Informasi kepada Mahasiswa:
Menginformasikan capaian pembelajaran lulusan kepada mahasiswa.
Penyusunan Kurikulum:
Menyusun mata kuliah yang memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.
Penanggung Jawab
Direktur Politeknik Kaltara.
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
Ketua Program Studi.
Tim Pengembang Kurikulum.
Unit Penjaminan Mutu.
Dosen Pengampu Mata Kuliah.
Pemangku Kepentingan dan Perwakilan Dunia Industri (dalam penyusunan capaian pembelajaran).
Target
Data Baseline (Tahun 2022):
70% lulusan memenuhi capaian pembelajaran sesuai KKNI.
50% lulusan memiliki sertifikasi kompetensi.
Capaian pembelajaran belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan teknologi ramah lingkungan.
Target yang Ingin Dicapai (Pada tahun 2025):
100% lulusan memenuhi capaian pembelajaran sesuai KKNI level program studi.
80% lulusan memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan.
90% lulusan bekerja atau melanjutkan studi dalam waktu 6 bulan setelah lulus.
100% capaian pembelajaran lulusan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, teknologi ramah lingkungan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Capaian pembelajaran disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dunia industri.
Pernyataan Standar (Format ABCD)
A. Audience:
Mahasiswa, dosen, dan staf akademik Politeknik Kaltara.
B. Behavior:
Mahasiswa mampu mencapai kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan KKNI, serta memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan.
Mahasiswa mengembangkan sikap yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila.
C. Competence:
Mahasiswa menguasai teknologi ramah lingkungan dalam bidang keahliannya.
Mahasiswa memiliki soft skills dan kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis.
D. Degree:
Pada akhir studi:
100% mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran sesuai KKNI.
80% mahasiswa memperoleh sertifikasi kompetensi.
90% lulusan terserap di dunia kerja atau melanjutkan studi dalam waktu 6 bulan setelah lulus.
100% mahasiswa menunjukkan sikap dan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila.
100% capaian pembelajaran disusun dan diinformasikan sesuai ketentuan.
Pelampauan SN Dikti
SN Dikti Minimal: Perguruan tinggi wajib menetapkan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Pelampauan yang Dilakukan:
Integrasi Nilai Pancasila dan Teknologi Ramah Lingkungan: Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan teknologi ramah lingkungan dalam capaian pembelajaran, melebihi standar minimal.
Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Industri: Menyusun capaian pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dunia industri, sesuai Pasal 8.
Sertifikasi Kompetensi: Menargetkan 80% lulusan memiliki sertifikasi kompetensi, meningkatkan daya saing lulusan.
Penyerapan Lulusan: Menetapkan target penyerapan lulusan di dunia kerja atau studi lanjut sebesar 90% dalam 6 bulan, melebihi standar minimal.
Pengembangan Kemampuan Intelektual: Menekankan kemampuan berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
Bukti Pelaksanaan
Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan: Dokumen yang mengacu pada KKNI, integrasi nilai-nilai Pancasila, dan teknologi ramah lingkungan.
Berita Acara Rapat Penyusunan Capaian Pembelajaran: Bukti pelibatan pemangku kepentingan dan industri.
Kurikulum dan Silabus Mata Kuliah: Dokumen yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan kontribusi mata kuliah terhadap capaian pembelajaran lulusan.
Data Sertifikasi Kompetensi: Data sertifikasi yang diperoleh mahasiswa.
Laporan Tracer Study: Laporan mengenai penyerapan lulusan di dunia kerja atau studi lanjut.
Laporan Evaluasi Capaian Pembelajaran: Hasil evaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu.
Dokumentasi Sosialisasi Capaian Pembelajaran: Bukti bahwa capaian pembelajaran telah diinformasikan kepada mahasiswa.
B
Proses Pembelajaran
Referensi Standar
Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 12-14:
Pasal 12 Ayat (1): Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan:
a. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
b. Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
c. Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
Pasal 12 Ayat (2): Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
Pasal 13 Ayat (1): Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
Pasal 13 Ayat (2): Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
Pasal 14 Ayat (1): Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
Pasal 14 Ayat (2): Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 14 Ayat (3): Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:
a. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi;
b. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum sesuai dengan kurikulum program studi; dan
c. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SN Dikti Pasal Terkait:
Pasal 11 ayat (1): Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Pasal 12 ayat (1): Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran.
Indikator Akreditasi:
Kriteria 4 BAN-PT: Pembelajaran, Suasana Akademik, dan Penilaian Pembelajaran.
Indikator Renstra Politeknik Kaltara:
Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis teknologi ramah lingkungan.
Implementasi e-learning dan blended learning di seluruh program studi.
Menciptakan suasana belajar yang inklusif dan kondusif untuk semua mahasiswa.
Indikator Kewajiban Institusi
Perencanaan Proses Pembelajaran:
Dosen dan/atau tim dosen pengampu, dalam koordinasi unit pengelola program studi, melakukan perencanaan proses pembelajaran yang mencakup:
Perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar.
Strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar.
Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
Pelaksanaan Proses Pembelajaran Terstruktur:
Melaksanakan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
Menciptakan Suasana Belajar yang Inklusif dan Menyenangkan:
Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
Memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua mahasiswa tanpa diskriminasi.
Menjamin Keamanan dan Kesejahteraan Sivitas Akademika:
Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika.
Mencegah dan menangani tindak kekerasan dan diskriminasi sesuai peraturan.
Memberikan Fleksibilitas dalam Proses Pendidikan:
Menyediakan pilihan mode pembelajaran: tatap muka, daring, atau kombinasi.
Memberikan keleluasaan dalam pilihan tahapan kurikulum dan rekognisi pembelajaran lampau.
Penggunaan LMS dan Metode Inovatif:
Meningkatkan penggunaan LMS dan menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis teknologi hijau.
Evaluasi dan Penilaian:
Menyusun cara penilaian yang tepat untuk menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
Penanggung Jawab
Unit Pengelola Program Studi (UPPS) masing-masing program studi.
Dosen dan/atau Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan.
Unit Penjaminan Mutu.
Bagian Kemahasiswaan dan Layanan Dukungan (untuk keamanan dan kesejahteraan sivitas akademika).
Target
Data Baseline (Tahun 2022):
Perencanaan Pembelajaran: 80% dosen telah menyusun RPS yang mencakup capaian pembelajaran, strategi, metode, dan penilaian.
Pelaksanaan Terstruktur: 70% mata kuliah dilaksanakan sesuai perencanaan.
Suasana Belajar Inklusif: Kebijakan inklusivitas telah ada, implementasi pada 60% mata kuliah.
Penggunaan LMS: 70% mata kuliah menggunakan LMS.
Metode Inovatif: 50% mata kuliah menerapkan metode pembelajaran inovatif.
Target yang Ingin Dicapai (Pada tahun 2024):
Perencanaan Pembelajaran: 100% dosen menyusun RPS lengkap sesuai ketentuan.
Pelaksanaan Terstruktur: 90% mata kuliah dilaksanakan sesuai perencanaan.
Suasana Belajar Inklusif: Implementasi pada 100% mata kuliah.
Keamanan dan Kesejahteraan: Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi diterapkan secara efektif.
Fleksibilitas Pendidikan: 80% program studi menawarkan mode pembelajaran fleksibel dan rekognisi pembelajaran lampau.
Penggunaan LMS: 100% mata kuliah menggunakan LMS.
Metode Inovatif: 80% mata kuliah menerapkan metode pembelajaran inovatif.
Evaluasi dan Penilaian: 100% mata kuliah memiliki metode penilaian yang sesuai untuk menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
Pernyataan Standar (Format ABCD)
A. Audience:
Dosen pengampu mata kuliah, tim dosen, dan unit pengelola program studi di Politeknik Kaltara.
B. Behavior:
Merencanakan proses pembelajaran yang mencakup capaian pembelajaran, strategi, metode, dan penilaian.
Melaksanakan proses pembelajaran secara terstruktur sesuai perencanaan, menciptakan suasana belajar yang inklusif dan menyenangkan, serta memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika, serta memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan.
C. Competence:
Mampu merancang RPS yang lengkap dan sesuai ketentuan.
Mampu menerapkan metode pembelajaran inovatif dan menggunakan LMS.
Mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif dan efektif.
Mampu menyusun dan menerapkan metode penilaian yang tepat.
D. Degree:
Pada akhir tahun 2024:
100% dosen menyusun RPS lengkap sesuai ketentuan.
90% mata kuliah dilaksanakan sesuai perencanaan terstruktur.
100% mata kuliah menciptakan suasana belajar yang inklusif.
Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi diterapkan secara efektif.
80% program studi menawarkan fleksibilitas dalam proses pendidikan.
100% mata kuliah menggunakan LMS.
80% mata kuliah menerapkan metode pembelajaran inovatif.
100% mata kuliah memiliki metode penilaian yang sesuai.
Pelampauan SN Dikti
SN Dikti Minimal:
Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS dan menggunakan metode yang tepat.
Pelampauan yang Dilakukan:
Perencanaan Mendalam: Menyusun perencanaan pembelajaran yang mencakup cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, sesuai dengan Pasal 12.
Suasana Belajar Inklusif dan Menyenangkan: Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, melebihi standar minimal.
Keamanan dan Kesejahteraan: Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi.
Fleksibilitas Pendidikan: Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan melalui mode pembelajaran yang beragam dan rekognisi pembelajaran lampau.
Penggunaan LMS dan Metode Inovatif: Penggunaan LMS pada 100% mata kuliah dan penerapan metode pembelajaran inovatif pada 80% mata kuliah.
Evaluasi Ketercapaian Capaian Pembelajaran: Menyusun metode penilaian yang tepat untuk menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
Bukti Pelaksanaan
Rencana Pembelajaran Semester (RPS): Dokumen RPS yang mencakup capaian pembelajaran, strategi, metode pembelajaran, dan cara penilaian.
Laporan Pelaksanaan Pembelajaran: Bukti pelaksanaan pembelajaran sesuai perencanaan, termasuk jadwal, materi, dan kegiatan.
Dokumentasi Suasana Belajar: Foto, video, dan catatan yang menunjukkan suasana belajar yang inklusif dan menyenangkan.
Kebijakan dan Prosedur Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi: Dokumen kebijakan, prosedur, dan laporan penanganan jika ada kasus.
Data Penggunaan LMS: Statistik penggunaan LMS oleh dosen dan mahasiswa.
Daftar Program Studi dengan Fleksibilitas Pendidikan: Informasi tentang program studi yang menawarkan mode pembelajaran fleksibel dan rekognisi pembelajaran lampau.
Evaluasi dan Umpan Balik: Hasil survei kepuasan mahasiswa dan dosen terkait proses pembelajaran.
Laporan Penilaian dan Evaluasi: Dokumen penilaian mahasiswa dan analisis ketercapaian capaian pembelajaran.
Sertifikat Pelatihan Dosen: Bukti pelatihan dosen dalam perencanaan pembelajaran, metode inovatif, dan penggunaan LMS.
C
Penilaian
Referensi Standar
Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 26-30:
Pasal 26 Ayat (1): Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Pasal 26 Ayat (2): Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
Pasal 27 Ayat (1): Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
Pasal 27 Ayat (2): Penilaian formatif bertujuan untuk:
a. Memantau perkembangan belajar mahasiswa;
b. Memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
c. Memperbaiki proses pembelajaran.
Pasal 27 Ayat (3): Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan program studi.
Pasal 27 Ayat (4): Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
Pasal 27 Ayat (5-6): Penilaian formatif dan sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.
Pasal 28 Ayat (1): Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam:
a. Indeks Prestasi; atau
b. Keterangan lulus atau tidak lulus.
Pasal 28 Ayat (2-3): Indeks Prestasi dinyatakan dalam huruf A-E dengan skala 4-0, dan perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara.
Pasal 28 Ayat (4): Keterangan lulus/tidak lulus digunakan pada mata kuliah tertentu.
Pasal 28 Ayat (5-7): Hasil penilaian dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif, dan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.
Pasal 29: Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dengan ketentuan khusus untuk program doktor.
Pasal 30 Ayat (1-3): Kriteria kelulusan mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan.
SN Dikti Pasal Terkait:
Pasal 17 Ayat (1): Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.
Pasal 18 Ayat (1): Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Indikator Akreditasi:
Kriteria 5 BAN-PT: Evaluasi Pembelajaran, mencakup sistem penilaian, mekanisme penjaminan mutu, dan pemanfaatan hasil evaluasi.
Indikator Renstra Politeknik Kaltara:
Meningkatkan kualitas sistem penilaian yang adil, transparan, dan berbasis teknologi.
Memastikan penilaian dilakukan secara valid, reliabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
Indikator Kewajiban Institusi
Pelaksanaan Penilaian yang Valid, Reliabel, dan Berkeadilan:
Melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, berkeadilan, objektif, transparan, akuntabel, dan edukatif.
Penilaian Formatif dan Sumatif:
Melaksanakan penilaian formatif untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran.
Melaksanakan penilaian sumatif untuk menilai pencapaian hasil belajar sebagai dasar penentuan kelulusan.
Penggunaan Beragam Bentuk Penilaian Sumatif:
Menggunakan berbagai bentuk penilaian sumatif seperti ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan lain-lain.
Mekanisme Penilaian yang Ditentukan dan Disosialisasikan:
Menetapkan mekanisme penilaian dan mensosialisasikannya kepada mahasiswa.
Penggunaan Indeks Prestasi dan Keterangan Lulus/Tidak Lulus:
Menyatakan penilaian hasil belajar dalam Indeks Prestasi (A-E) dan/atau keterangan lulus/tidak lulus sesuai ketentuan.
Pelaporan Hasil Penilaian:
Melaporkan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti.
Penilaian Tugas Akhir:
Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan, dengan ketentuan khusus untuk program tertentu.
Kriteria Kelulusan Mahasiswa:
Menetapkan kriteria kelulusan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan.
Implementasi Sistem Penilaian Berbasis Teknologi:
Menggunakan Learning Management System (LMS) untuk mendukung penilaian.
Pemberian Umpan Balik:
Memberikan umpan balik kepada mahasiswa atas penilaian yang diberikan dalam waktu maksimal 2 minggu setelah penilaian.
Penanggung Jawab
Dosen Pengampu Mata Kuliah.
Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
Unit Penjaminan Mutu.
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan.
Biro Administrasi Akademik (untuk pelaporan ke PD Dikti).
Target
Data Baseline (Tahun 2022):
60% dosen telah menggunakan rubrik penilaian terstandar.
Penilaian berbasis LMS diterapkan pada 50% mata kuliah.
70% mata kuliah melaksanakan penilaian formatif secara rutin.
Umpan balik diberikan dalam waktu rata-rata 3 minggu setelah penilaian.
Target yang Ingin Dicapai (Pada tahun 2024):
100% dosen menggunakan rubrik penilaian terstandar.
Penilaian berbasis LMS diterapkan pada 90% mata kuliah.
100% mata kuliah melaksanakan penilaian formatif dan sumatif sesuai ketentuan.
Umpan balik diberikan kepada mahasiswa dalam waktu maksimal 2 minggu setelah penilaian.
Penilaian dilakukan secara valid, reliabel, berkeadilan, objektif, transparan, akuntabel, dan edukatif pada 100% mata kuliah.
Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti tepat waktu.
Pernyataan Standar (Format ABCD)
A. Audience:
Dosen pengampu mata kuliah dan penguji tugas akhir di Politeknik Kaltara.
B. Behavior:
Melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, berkeadilan, objektif, transparan, akuntabel, dan edukatif, dengan menggunakan rubrik penilaian terstandar, melaksanakan penilaian formatif dan sumatif, serta memanfaatkan LMS.
Mensosialisasikan mekanisme penilaian kepada mahasiswa.
C. Competence:
Mampu menyusun rubrik penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan prinsip-prinsip penilaian yang baik.
Mampu menggunakan LMS untuk melaksanakan penilaian dan memberikan umpan balik.
Mampu melaksanakan penilaian formatif dan sumatif sesuai ketentuan.
D. Degree:
Pada akhir semester genap tahun akademik 2023/2024:
100% dosen menerapkan rubrik penilaian terstandar pada semua mata kuliah.
90% mata kuliah menggunakan LMS untuk penilaian.
100% mata kuliah melaksanakan penilaian formatif dan sumatif sesuai ketentuan.
Umpan balik diberikan kepada mahasiswa dalam waktu maksimal 2 minggu setelah penilaian.
Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prinsip valid, reliabel, berkeadilan, objektif, transparan, akuntabel, dan edukatif pada 100% mata kuliah.
Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti tepat waktu.
Pelampauan SN Dikti
SN Dikti Minimal:
Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Penilaian hasil belajar mahasiswa merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian.
Pelampauan yang Dilakukan:
Penilaian Valid dan Reliabel: Melaksanakan penilaian yang valid dan reliabel, melebihi standar minimal.
Penilaian Formatif dan Sumatif Terstruktur: Menerapkan penilaian formatif dan sumatif secara sistematis pada 100% mata kuliah.
Penggunaan Rubrik Penilaian Terstandar: Pada 100% mata kuliah, meningkatkan objektivitas dan transparansi penilaian.
Implementasi Penilaian Berbasis LMS: Pada 90% mata kuliah, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas penilaian.
Pemberian Umpan Balik Cepat: Memberikan umpan balik dalam waktu maksimal 2 minggu, mempercepat proses dibanding standar umum.
Pelaporan ke PD Dikti Tepat Waktu: Memastikan kepatuhan pelaporan hasil penilaian sumatif, meningkatkan akuntabilitas.
Bukti Pelaksanaan
Contoh Rubrik Penilaian: Dokumen rubrik penilaian yang digunakan dalam mata kuliah, sesuai dengan prinsip validitas dan reliabilitas.
Rekaman Penilaian di LMS: Laporan aktivitas penilaian di LMS dan statistik penggunaan oleh dosen dan mahasiswa.
Bukti Umpan Balik kepada Mahasiswa: Komentar pada tugas, laporan penilaian, atau pesan feedback yang diberikan dalam waktu maksimal 2 minggu.
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian: Hasil evaluasi dari Unit Penjaminan Mutu terkait pelaksanaan penilaian dan rekomendasi perbaikan.
Sertifikat Pelatihan Dosen: Bukti pelatihan dosen dalam penyusunan rubrik penilaian, penilaian formatif dan sumatif, serta penggunaan LMS.
Dokumentasi Prosedur Penilaian: Panduan atau SOP penilaian yang menjelaskan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian, serta sosialisasinya kepada mahasiswa.
Bukti Pelaporan ke PD Dikti: Dokumen atau laporan yang menunjukkan bahwa hasil penilaian sumatif telah dilaporkan tepat waktu.
Daftar Penguji Tugas Akhir: Dokumen penetapan penguji tugas akhir sesuai ketentuan.
D
Pengelolaan
Referensi Standar
Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 31-39:
Pasal 31 Ayat (1): Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Pasal 31 Ayat (2): Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.
Pasal 32:
Ayat (1): Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun rencana strategis perguruan tinggi.
Ayat (2): Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.
Pasal 33:
Ayat (1): Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan:
a. Dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
b. Dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
Ayat (2): Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi:
a. Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
b. Pengelolaan sumber daya; dan
c. Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 34:
Ayat (1): Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.
Ayat (2): Pengawasan dan pengendalian minimal meliputi:
a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
b. Pemantauan potensi risiko;
c. Penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
d. Penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan, dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran;
e. Pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.
Pasal 35-39: Mengatur detail tentang pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa, layanan mahasiswa, serta pengelolaan data dan informasi.
SN Dikti Pasal Terkait:
Pasal 19 Ayat (1): Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan akademik di perguruan tinggi.
Pasal 20 Ayat (1): Pengelolaan perguruan tinggi harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Indikator Akreditasi:
Kriteria 7 BAN-PT: Tata Kelola, mencakup efektivitas kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, dan manajemen sumber daya.
Indikator Renstra Politeknik Kaltara:
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola institusi berbasis teknologi dan prinsip keberlanjutan.
Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Indikator Kewajiban Institusi
Perencanaan Kegiatan Pendidikan:
Menyusun Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi yang mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek.
Perencanaan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan:
Menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam seluruh kegiatan.
Menerapkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, termasuk penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa, dan layanan mahasiswa.
Pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.
Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan:
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik.
Melakukan pemantauan potensi risiko.
Menjamin kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik.
Mengelola keluhan, laporan, atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran.
Melakukan pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan sumber daya.
Pengelolaan Data dan Informasi:
Memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data akademik.
Melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai ketentuan.
Menyediakan data dan informasi yang dapat diakses publik melalui laman resmi.
Penggunaan Teknologi Informasi:
Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan institusi.
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):
Mengimplementasikan SPMI secara konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
Penanggung Jawab
Direktur Politeknik Kaltara.
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
Unit Penjaminan Mutu.
Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Kepala Unit dan Program Studi.
Biro Administrasi Akademik.
Biro Administrasi Umum.
Unit Layanan Mahasiswa.
Tim Pengembang Renstra.
Target
Data Baseline (Tahun 2022):
Tingkat kepatuhan terhadap prosedur SPMI sebesar 70%.
Sistem informasi manajemen terintegrasi telah mencakup 60% fungsi pengelolaan.
Laporan kinerja disusun dan dipublikasikan setahun sekali.
Pengelolaan data dan informasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keamanan dan kemutakhiran.
Target yang Ingin Dicapai (Pada tahun 2024):
Tingkat kepatuhan terhadap prosedur SPMI mencapai 90%.
Sistem informasi manajemen terintegrasi mencakup 100% fungsi pengelolaan.
Laporan kinerja disusun dan dipublikasikan setiap semester.
Pengelolaan data dan informasi memenuhi prinsip keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran.
Data dan informasi perguruan tinggi tersedia dan dapat diakses publik melalui laman resmi.
Peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian, termasuk pemantauan potensi risiko dan penanganan keluhan.
Pernyataan Standar (Format ABCD)
A. Audience:
Seluruh pimpinan dan staf administrasi Politeknik Kaltara.
B. Behavior:
Melaksanakan pengelolaan institusi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, mematuhi prosedur SPMI, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan.
Menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta menerapkan kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala.
Memastikan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan prinsip keamanan dan kemutakhiran, serta menyediakan data yang dapat diakses publik.
C. Competence:
Mampu menerapkan prosedur SPMI dalam tugas sehari-hari.
Mampu menggunakan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan fungsi masing-masing.
Mampu melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sesuai ketentuan.
Mampu menjunjung tinggi integritas, etika akademik, dan kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
D. Degree:
Pada akhir tahun 2024:
Tingkat kepatuhan terhadap prosedur SPMI mencapai 90%.
Sistem informasi manajemen terintegrasi digunakan pada 100% fungsi pengelolaan.
Laporan kinerja disusun dan dipublikasikan setiap semester.
Pengelolaan data dan informasi memenuhi prinsip keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran.
Data dan informasi perguruan tinggi tersedia dan dapat diakses publik melalui laman resmi.
Pelampauan SN Dikti
SN Dikti Minimal:
Pengelolaan perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan memenuhi standar minimal pengelolaan.
Pelampauan yang Dilakukan:
Tingkat kepatuhan terhadap prosedur SPMI ditargetkan mencapai 90%, melebihi standar minimal.
Implementasi sistem informasi manajemen terintegrasi pada 100% fungsi pengelolaan, meningkatkan efisiensi dan transparansi melebihi standar nasional.
Publikasi laporan kinerja setiap semester, memperkuat akuntabilitas institusi.
Pengelolaan data dan informasi memenuhi prinsip keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran, serta tersedia untuk publik, melampaui standar minimal.
Pemantauan potensi risiko dan penanganan keluhan dilakukan secara sistematis, meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian.
Bukti Pelaksanaan
Dokumen Manual Prosedur SPMI: Panduan dan prosedur SPMI serta bukti implementasinya.
Laporan Audit Internal dan Eksternal: Hasil audit terkait pengelolaan institusi dan rekomendasi perbaikan.
Data Penggunaan Sistem Informasi Manajemen: Statistik penggunaan sistem oleh unit-unit kerja.
Laporan Kinerja Institusi: Laporan yang disusun dan dipublikasikan setiap semester.
Sertifikat Pelatihan Staf: Bukti pelatihan staf dalam penerapan SPMI dan penggunaan teknologi informasi.
Dokumentasi Pengelolaan Data dan Informasi: Bukti bahwa data dan informasi dikelola sesuai prinsip keamanan dan kemutakhiran.
Laman Resmi Perguruan Tinggi: Menyediakan data dan informasi yang dapat diakses publik.
Dokumen Rencana Strategis (Renstra): Dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek.
Laporan Pemantauan dan Evaluasi: Bukti pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, termasuk penanganan keluhan dan pemantauan risiko.
E
Isi
Referensi Standar
Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 41-45:
Pasal 41 Ayat (1): Materi pembelajaran disusun berdasarkan:
a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
c. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
d. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
Pasal 41 Ayat (2): Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.
Pasal 42:
Ayat (1): Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ayat (2): Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
Ayat (3): Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
Pasal 43:
Ayat (1): Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
a. Mata kuliah;
b. Modul;
c. Blok tematik; dan/atau
d. Bentuk lain.
Ayat (2): Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
Ayat (3): Program kompetensi mikro berupa:
a. Kredensial mikro;
b. Pembelajaran daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau
c. Bentuk lain.
Pasal 44:
Ayat (1): Kurikulum program studi minimal mencakup:
a. Capaian pembelajaran lulusan;
b. Masa tempuh kurikulum;
c. Metode pembelajaran;
d. Modalitas pembelajaran;
e. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
f. Penilaian hasil belajar;
g. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
h. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
Ayat (2): Jika program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
Pasal 45:
Ayat (1): Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
Ayat (2): Kurikulum sistem ganda merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry).
SN Dikti Pasal Terkait:
Pasal 21 Ayat (1): Standar isi merupakan kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan.
Pasal 22 Ayat (1): Kurikulum harus disusun berdasarkan standar isi dan kompetensi lulusan.
Indikator Akreditasi:
Kriteria 3 BAN-PT: Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik, mencakup kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
Indikator Renstra Politeknik Kaltara:
Mengembangkan kurikulum berbasis teknologi ramah lingkungan dan kebutuhan industri global.
Indikator Kewajiban Institusi
Penyusunan Kurikulum Berdasarkan Standar Isi:
Kurikulum disusun berdasarkan standar isi yang memenuhi kedalaman dan keluasan materi untuk mencapai kompetensi lulusan.
Materi pembelajaran mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi dasar, ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, konsep baru dari penelitian terkini, dan dunia kerja yang relevan.
Integrasi Teknologi Ramah Lingkungan:
Mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dalam seluruh mata kuliah yang relevan.
Pembaruan Kurikulum Secara Berkala:
Kurikulum diperbarui secara berkala minimal setiap 4 tahun, dan lebih sering jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri.
Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Kurikulum:
Melibatkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan kurikulum.
Pengembangan Program Kompetensi Mikro:
Menyediakan program kompetensi mikro seperti kredensial mikro, pembelajaran daring terbuka, dan bentuk lain untuk memperkaya materi pembelajaran.
Pengembangan Kurikulum Sistem Ganda untuk Pendidikan Vokasi:
Menerapkan kurikulum sistem ganda yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di industri.
Penanggung Jawab
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
Ketua Program Studi.
Tim Pengembang Kurikulum.
Unit Penjaminan Mutu.
Dosen Pengampu Mata Kuliah.
Perwakilan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja.
Unit Kerja Sama dan Hubungan Industri.
Target
Data Baseline (Tahun 2022):
60% program studi telah mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dalam kurikulum.
50% keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum.
Target yang Ingin Dicapai (Pada tahun 2024):
100% program studi telah mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dalam kurikulum.
Keterlibatan industri dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum mencapai 80%.
Pembaruan kurikulum dilakukan minimal setiap 4 tahun atau lebih sering jika diperlukan.
Implementasi program kompetensi mikro pada 70% program studi.
Penerapan kurikulum sistem ganda pada 80% program studi pendidikan vokasi.
Pernyataan Standar (Format ABCD)
A. Audience:
Tim Pengembang Kurikulum dan Dosen di Politeknik Kaltara.
B. Behavior:
Menyusun dan mengembangkan kurikulum berdasarkan standar isi yang memenuhi kedalaman dan keluasan materi untuk mencapai kompetensi lulusan, dengan mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan, konsep baru dari penelitian terkini, dan kebutuhan industri global.
Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kurikulum.
C. Competence:
Mampu merancang kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja.
Mampu melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam pengembangan kurikulum.
Mampu mengintegrasikan program kompetensi mikro dalam kurikulum.
D. Degree:
Pada akhir tahun 2024:
Seluruh program studi telah memiliki kurikulum yang terbarukan dengan integrasi teknologi ramah lingkungan.
Keterlibatan industri dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum mencapai 80%.
Program kompetensi mikro diimplementasikan pada 70% program studi.
Kurikulum sistem ganda diterapkan pada 80% program studi pendidikan vokasi.
Pelampauan SN Dikti
SN Dikti Minimal:
Kurikulum disusun berdasarkan standar isi untuk mencapai kompetensi lulusan.
Pelampauan yang Dilakukan:
Mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dalam 100% program studi, melebihi standar minimal.
Keterlibatan industri dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum mencapai 80%, meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar.
Pembaruan kurikulum dilakukan lebih sering jika diperlukan, tidak hanya setiap 4 tahun.
Implementasi program kompetensi mikro dan kurikulum sistem ganda, menambah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
Integrasi konsep baru dari penelitian terkini dalam materi pembelajaran, memastikan kurikulum selalu mutakhir.
Bukti Pelaksanaan
Dokumen Kurikulum Terbaru: Dokumen kurikulum dari setiap program studi yang menunjukkan integrasi teknologi ramah lingkungan, konsep baru dari penelitian terkini, dan keterkaitan dengan dunia kerja.
Notulen Rapat dan Daftar Hadir: Bukti pertemuan dengan pemangku kepentingan, termasuk industri, dalam pengembangan kurikulum.
Laporan Evaluasi Kurikulum: Hasil evaluasi kurikulum oleh Unit Penjaminan Mutu dan rekomendasi perbaikan.
Materi Pembelajaran: Silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan modul yang mencerminkan standar isi dan integrasi teknologi hijau.
Sertifikat atau Bukti Pelatihan Dosen: Pelatihan dalam pengembangan kurikulum, teknologi ramah lingkungan, dan keterlibatan industri.
Dokumentasi Program Kompetensi Mikro: Bukti implementasi kredensial mikro, pembelajaran daring terbuka, dan bentuk lain dalam kurikulum.
Perjanjian Kerja Sama dengan Industri: Dokumen MoU atau MoA terkait kurikulum sistem ganda dan magang mahasiswa.
Laporan Pembaruan Kurikulum: Bukti bahwa kurikulum diperbarui secara berkala dan sesuai dengan perkembangan terbaru.
F
Dosen
Referensi Standar
Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 46-47:
Pasal 46 Ayat (1): Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
a. Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
b. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Pasal 46 Ayat (2): Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Pasal 46 Ayat (3): Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 46 Ayat (4): Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
Pasal 46 Ayat (5): Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
Pasal 47: Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.
SN Dikti Pasal Terkait:
Pasal 24 Ayat (1): Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi dosen dan tenaga kependidikan.
Pasal 25 Ayat (1): Dosen harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indikator Akreditasi:
Kriteria 2 BAN-PT: Mahasiswa dan Dosen, mencakup kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dosen.
Indikator Renstra Politeknik Kaltara:
Meningkatkan kualitas dosen melalui peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi ramah lingkungan.
Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan institusi.
Indikator Kewajiban Institusi
Memastikan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen:
Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2) untuk program diploma dan sarjana terapan.
Mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang Doktor (S3), minimal 20% dari total dosen pada tahun 2025.
Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Meningkatkan Kompetensi Dosen melalui Pelatihan dan Sertifikasi:
Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi profesional terkait teknologi ramah lingkungan.
Memastikan dosen memiliki sertifikat pendidik (serdos) sesuai ketentuan.
Pemenuhan Kualifikasi Dosen dari Praktisi:
Mengakomodasi dosen yang berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, terutama untuk pendidikan vokasi, melalui rekognisi pembelajaran lampau.
Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan:
Menetapkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan institusi.
Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan karir.
Penanggung Jawab
Direktur Politeknik Kaltara.
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.
Ketua Program Studi.
Unit Penjaminan Mutu.
Dosen Individu.
Kepala Bagian Tenaga Kependidikan.
Unit Pengembangan SDM.
Target
Data Baseline (Tahun 2022):
80% dosen memiliki kualifikasi S2, 10% bergelar S3.
50% dosen memiliki sertifikat pendidik.
60% tenaga kependidikan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
Target yang Ingin Dicapai (Pada tahun 2025):
100% dosen memiliki kualifikasi minimal S2, minimal 20% bergelar S3.
80% dosen memiliki sertifikat pendidik.
Seluruh dosen mengikuti minimal 2 kegiatan peningkatan kompetensi per tahun.
70% tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh institusi.
Meningkatkan jumlah dosen praktisi dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja pada program pendidikan vokasi sebanyak 30%.
Pernyataan Standar (Format ABCD)
A. Audience:
Dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Kaltara.
B. Behavior:
Dosen memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjut dan pelatihan, memiliki sertifikat pendidik, dan melaksanakan tugas sebagai teladan, pendidik, perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa.
Tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
C. Competence:
Dosen mampu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Dosen menguasai teknologi ramah lingkungan dalam bidang keahliannya.
Tenaga kependidikan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan institusi dan mendukung proses pendidikan secara efektif.
D. Degree:
Pada akhir tahun 2025:
100% dosen memiliki kualifikasi minimal S2.
Minimal 20% dosen bergelar Doktor (S3).
80% dosen memiliki sertifikat pendidik.
Dosen mengikuti minimal 2 kegiatan peningkatan kompetensi per tahun.
70% tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan institusi.
30% dosen pada program vokasi berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
Pelampauan SN Dikti
SN Dikti Minimal:
Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2 untuk program sarjana terapan dan memiliki sertifikat pendidik.
Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi.
Pelampauan yang Dilakukan:
Meningkatkan persentase dosen bergelar Doktor (S3) hingga minimal 20% pada tahun 2025.
Mendorong dosen untuk aktif dalam pelatihan dan sertifikasi profesional terkait teknologi ramah lingkungan.
Menargetkan 80% dosen memiliki sertifikat pendidik, melebihi standar minimal.
Mengakomodasi dosen praktisi dari dunia usaha, industri, dan kerja pada program vokasi sebanyak 30%.
Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan karir, melampaui standar minimal yang ditetapkan oleh SN Dikti.
Bukti Pelaksanaan
Data Kualifikasi Akademik Dosen: Ijazah S2 dan S3 dosen.
Sertifikat Pendidik (Serdos): Bukti sertifikasi dosen.
Daftar Keikutsertaan Dosen dalam Pelatihan: Bukti partisipasi dalam pelatihan, workshop, dan sertifikasi profesional.
Laporan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen: Dokumentasi kegiatan yang diikuti dosen.
Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dan Dosen Praktisi: SK pengangkatan dosen tetap dan dosen dari praktisi.
Laporan Kinerja Dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi: Bukti pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Data Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan: Daftar tenaga kependidikan beserta kualifikasi dan kompetensinya.
Sertifikat Pelatihan Tenaga Kependidikan: Bukti pelatihan dan pengembangan karir tenaga kependidikan.
G
Tendik
Referensi Standar
Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 46-47:
Pasal 46 Ayat (1): Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
a. Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
b. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Pasal 47: Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.
SN Dikti Pasal Terkait:
Pasal 24 Ayat (1): Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi dosen dan tenaga kependidikan.
Pasal 26 Ayat (1): Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
Indikator Akreditasi:
Kriteria 6 BAN-PT: Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia, mencakup ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan.
Indikator Renstra Politeknik Kaltara:
Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan untuk mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Indikator Kewajiban Institusi
Kualifikasi Minimal Tenaga Kependidikan:
Memastikan seluruh tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal sesuai dengan persyaratan jabatan (minimal D3 untuk staf administrasi, S1 untuk posisi manajerial).
Peningkatan Kompetensi:
Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya.
Jumlah Tenaga Kependidikan yang Memadai:
Menyediakan jumlah tenaga kependidikan yang memadai sesuai rasio yang ditetapkan untuk mendukung kualitas layanan.
Penguasaan Teknologi Informasi:
Memastikan tenaga kependidikan mampu mengoperasikan teknologi informasi dan sistem yang digunakan di institusi.
Evaluasi dan Pengembangan Karir:
Melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala dan menyediakan jalur pengembangan karir.
Penanggung Jawab
Direktur Politeknik Kaltara.
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.
Kepala Unit Kerja Terkait.
Unit Penjaminan Mutu.
Tenaga Kependidikan Individu.
Unit Pengembangan SDM.
Target
Data Baseline (Tahun 2022):
70% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi sesuai persyaratan jabatan.
50% tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.
60% tenaga kependidikan mampu mengoperasikan sistem informasi institusi dengan baik.
Target yang Ingin Dicapai (Pada tahun 2025):
100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal sesuai persyaratan jabatan.
80% tenaga kependidikan telah mengikuti minimal 1 kegiatan peningkatan kompetensi per tahun.
Seluruh tenaga kependidikan mampu mengoperasikan sistem informasi institusi dengan baik.
Rasio tenaga kependidikan terhadap dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mendukung kualitas layanan.
Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti dengan pengembangan karir.
Pernyataan Standar (Format ABCD)
A. Audience:
Tenaga kependidikan Politeknik Kaltara.
B. Behavior:
Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi, serta mampu mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan optimal.
Mampu mengoperasikan teknologi informasi dan sistem yang digunakan dalam pekerjaan.
C. Competence:
Mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan profesional.
Menguasai teknologi informasi dan sistem yang digunakan dalam pekerjaan.
Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan institusi.
D. Degree:
Pada akhir tahun 2025:
100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal sesuai persyaratan jabatan.
80% tenaga kependidikan telah mengikuti minimal 1 kegiatan peningkatan kompetensi per tahun.
Seluruh tenaga kependidikan mampu mengoperasikan sistem informasi institusi dengan baik.
Evaluasi kinerja tenaga kependidikan menunjukkan peningkatan kualitas layanan.
Pengembangan karir tenaga kependidikan berjalan sesuai dengan rencana institusi.
Pelampauan SN Dikti
SN Dikti Minimal:
Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pelampauan yang Dilakukan:
Menargetkan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi secara rutin.
Meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam penggunaan teknologi informasi, melebihi standar minimal.
Menyediakan jumlah tenaga kependidikan yang memadai sesuai rasio terbaik untuk mendukung kualitas layanan.
Melakukan evaluasi kinerja dan pengembangan karir, meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan melebihi standar minimal.
Mendorong tenaga kependidikan untuk memiliki kualifikasi lebih tinggi dari persyaratan minimal, jika memungkinkan.
Bukti Pelaksanaan
Data Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kependidikan: Ijazah D3, S1, atau lebih tinggi.
Sertifikat Pelatihan dan Sertifikasi Profesional: Bukti partisipasi tenaga kependidikan dalam pelatihan dan sertifikasi.
Daftar Kehadiran dan Laporan Kegiatan Pelatihan: Dokumentasi kegiatan pelatihan yang diikuti.
Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan: Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi pengembangan.
Laporan Penggunaan dan Penguasaan Sistem Informasi: Bukti bahwa tenaga kependidikan mampu mengoperasikan sistem informasi institusi.
Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap: Dokumen resmi pengangkatan tenaga kependidikan.
Dokumentasi Pengembangan Karir: Bukti pelaksanaan program pengembangan karir bagi tenaga kependidikan.
H
Sarpras
Referensi Standar
Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 48-50:
Pasal 48 Ayat (1): Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Pasal 48 Ayat (2): Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
a. Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
b. Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
c. Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
d. Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
Pasal 48 Ayat (3): Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:
a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
b. Sumber pembelajaran.
Pasal 48 Ayat (4): Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
Pasal 48 Ayat (5): Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
Pasal 48 Ayat (6): Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.
Pasal 48 Ayat (7): Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
a. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
b. Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
c. Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
Pasal 49 Ayat (1-2): Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi, perguruan tinggi menerapkan tata kelola yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel, serta menjamin privasi dan keamanan data.
Pasal 50 Ayat (1-4): Sumber pembelajaran meliputi sumber yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran lain, termasuk sumber terbuka yang dapat diakses dan digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
SN Dikti Pasal Terkait:
Pasal 27 Ayat (1): Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 28 Ayat (1): Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.
Indikator Akreditasi:
Kriteria 6 BAN-PT: Sarana dan Prasarana, mencakup ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
Indikator Renstra Politeknik Kaltara:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan untuk mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Mengintegrasikan teknologi hijau dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Indikator Kewajiban Institusi
Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai:
Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Ketersediaan ruang kelas, laboratorium, workshop, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai sesuai dengan jumlah mahasiswa dan program studi.
Menerapkan Konsep Teknologi Hijau:
Mengintegrasikan teknologi hijau dan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Menggunakan material dan teknologi yang ramah lingkungan dalam pembangunan fasilitas.
Memastikan Aksesibilitas bagi Seluruh Sivitas Akademika:
Sarana dan prasarana ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
Menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di seluruh area kampus.
Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):
Menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk akses internet di seluruh area kampus.
Menerapkan tata kelola TIK yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel, serta menjamin privasi dan keamanan data.
Penyediaan Sumber Pembelajaran:
Menyediakan sumber pembelajaran yang disiapkan oleh perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen.
Menjamin Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan:
Memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Menyediakan kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat.
Mengelola sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun dengan baik.
Penanggung Jawab
Direktur Politeknik Kaltara.
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
Kepala Bagian Sarana dan Prasarana.
Kepala Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Unit Penjaminan Mutu.
Kepala Program Studi.
Unit Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.
Tim Pengelola Lingkungan dan K3.
Target
Data Baseline (Tahun 2022):
Ketersediaan ruang kelas memenuhi 80% kebutuhan.
Laboratorium memenuhi 70% kebutuhan.
Akses internet mencakup 60% area kampus.
Penerapan konsep teknologi hijau pada 40% sarana dan prasarana.
Fasilitas bagi penyandang disabilitas tersedia di 50% area kampus.
Target yang Ingin Dicapai (Pada tahun 2025):
Ketersediaan ruang kelas dan laboratorium memenuhi 100% kebutuhan.
Akses internet mencakup 100% area kampus dengan koneksi yang andal.
Penerapan konsep teknologi hijau pada 80% sarana dan prasarana.
Fasilitas bagi penyandang disabilitas tersedia di seluruh area kampus.
Sistem pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya diterapkan secara menyeluruh.
Menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan di seluruh sarana dan prasarana.
Pernyataan Standar (Format ABCD)
A. Audience:
Seluruh unit pengelola sarana dan prasarana di Politeknik Kaltara.
B. Behavior:
Menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang memadai, ramah lingkungan, aman, aksesibel, dan andalan untuk mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Menerapkan teknologi hijau dan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Memastikan aksesibilitas bagi seluruh sivitas akademika, termasuk penyandang disabilitas.
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman.
C. Competence:
Mampu merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai standar nasional dan kebutuhan institusi.
Mampu menerapkan teknologi hijau dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
Mampu memastikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam penggunaan sarana dan prasarana.
Mampu mengelola teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan menjamin privasi serta keamanan data.
D. Degree:
Pada akhir tahun 2025:
Ketersediaan sarana dan prasarana memenuhi 100% kebutuhan program studi dan mahasiswa.
Penerapan konsep teknologi hijau pada 80% sarana dan prasarana.
Akses internet tersedia di 100% area kampus dengan koneksi andal.
Fasilitas bagi penyandang disabilitas tersedia di seluruh area kampus.
Sistem pengelolaan sampah dan limbah diterapkan secara menyeluruh.
Keamanan, keselamatan, dan kesehatan terjamin di seluruh sarana dan prasarana.
Pelampauan SN Dikti
SN Dikti Minimal:
Perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.
Pelampauan yang Dilakukan:
Menerapkan konsep teknologi hijau pada 80% sarana dan prasarana, melebihi standar minimal.
Menyediakan akses internet di seluruh area kampus, meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan.
Menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas di seluruh area kampus, mendukung inklusivitas.
Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel, serta menjamin privasi dan keamanan data.
Mengajak dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan, terutama untuk program vokasi.
Menerapkan sistem pengelolaan sampah dan limbah yang baik, serta memastikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan di seluruh sarana dan prasarana.
Bukti Pelaksanaan
Data Inventaris Sarana dan Prasarana: Daftar lengkap sarana dan prasarana beserta kondisi dan kelengkapannya.
Laporan Pengembangan dan Pemeliharaan Berbasis Teknologi Hijau: Dokumentasi penerapan teknologi hijau dalam sarana dan prasarana.
Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kebutuhan: Rencana pengembangan sarana dan prasarana serta evaluasi periodik.
Peta Jangkauan Akses Internet dan Laporan Kecepatan Koneksi: Bukti ketersediaan akses internet di seluruh area kampus.
Foto dan Dokumentasi Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas: Bukti fisik fasilitas yang disediakan.
Laporan Audit Sarana dan Prasarana oleh Unit Penjaminan Mutu: Hasil audit dan rekomendasi perbaikan.
Dokumen Tata Kelola TIK: Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk keamanan data.
Dokumentasi Pengelolaan Sampah dan Limbah: Bukti pelaksanaan sistem pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
Sertifikat Keamanan dan Keselamatan: Bukti pemenuhan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan, seperti sertifikat K3.
I
Pembiayaan
Referensi Standar
SN Dikti Pasal Terkait:
Pasal 29 ayat (1): Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Pasal 30 ayat (1): Perguruan tinggi wajib mengalokasikan biaya secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Indikator Akreditasi:
Kriteria 7 BAN-PT: Keuangan, Sarana, dan Prasarana, mencakup ketersediaan, kecukupan, dan pengelolaan sumber daya keuangan.
Indikator Renstra Politeknik Kaltara:
Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan untuk mendukung keberlanjutan institusi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
Indikator Kewajiban Institusi
Menyusun perencanaan anggaran tahunan yang mencakup seluruh kebutuhan operasional dan pengembangan institusi.
Mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.
Meningkatkan proporsi pendapatan institusi dari sumber non-SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) seperti kerjasama dengan industri, riset, dan layanan konsultasi.
Melakukan audit keuangan tahunan oleh auditor independen.
Penanggung Jawab
Direktur Politeknik Kaltara.
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
Kepala Bagian Keuangan.
Unit Penjaminan Mutu.
Badan Penyelenggara (Yayasan).
Target
Data Baseline:
Tahun 2022, efisiensi penggunaan anggaran mencapai 85%.
Laporan keuangan diaudit dan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pendapatan non-SPP sebesar 20% dari total pendapatan.
Target yang Ingin Dicapai:
Pada tahun 2025:
Efisiensi penggunaan anggaran mencapai 90%.
Laporan keuangan diaudit dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pendapatan non-SPP meningkat menjadi 35% dari total pendapatan.
Pernyataan Standar (Format ABCD)
A. Audience:
Seluruh pengelola keuangan dan unit kerja di Politeknik Kaltara.
B. Behavior:
Mengelola dan menggunakan dana secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
C. Competence:
Mampu menyusun perencanaan anggaran yang komprehensif dan realistis.
Mampu melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.
D. Degree:
Pada akhir tahun 2025:
Efisiensi penggunaan anggaran mencapai 90%.
Laporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen.
Pendapatan non-SPP mencapai 35% dari total pendapatan institusi.
Pelampauan SN Dikti
SN Dikti Minimal: Perguruan tinggi wajib mengelola pembiayaan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Pelampauan yang Dilakukan:
Menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit keuangan, menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi.
Meningkatkan proporsi pendapatan non-SPP hingga 35%, mendukung kemandirian finansial institusi.
Menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Bukti Pelaksanaan
Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan.
Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh auditor independen.
Laporan realisasi anggaran dan analisis efisiensi penggunaan dana.
Sistem informasi keuangan yang terintegrasi.
Laporan pendapatan dari sumber non-SPP.
Kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan yang terdokumentasi.